Perencanaan & Titik kritis dalam Pengadaan: Semakin Tinggi Risiko, Tinggi Pula Titik Kritisnya

Berawal dari perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menjadi Nomor 12 Tahun 2021 mengenai pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disesuaikan dengan pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha kecil serta koperasi dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/D dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Penyesuaian Ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Maka, perlu diadakannya sebuah diskusi mengenai solusi dalam permasalahan perencanaan barang/Jasa Pemerintah.

Melalui platform Zoom Meeting, Kreen bersama Asosisasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan diprakarsai oleh PT Onesia Nusantara Evolusioner serta media partner yaitu Techminar dan powered oleh intel mengadakan webinar pada hari rabu (27/10/2021) mengenai perencanaan dan titik kritis dalam pengadaan sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021.

Kak Shella sebagai moderator webinar memandu pak Maurits Mantiri selaku Walikota Bitung dan pak Fadli Arif selaku Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP sebagai pemateri.

Sebagai pembuka, pak Maurits memaparkan dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa terdapat potensi untuk terjadinya titik kritis, seperti perencanaan pengadaan, persiapan pemilihan, tahapan pelaksanaan kontrak, tahapan serah terima dan beberapa tahapan lainnya dalam pengadaan.

Penegasan dilontarkan oleh pak Maurits sejak awal bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyusun perencanaan pengadaan. Himbauan ini didukung oleh pak Fadli yang menyatakan saat ini merupakan momentum yang tepat untuk memulai perencanaan jika tidak ingin terlambat dan akhirnya akan menyebabkan titik kritis. 

Pak Fadli menambahkan jika terjadi kritis dalam pengadaan, kita perlu paham titik kritisnya agar tidak mengalami banyak risiko. Dalam memilih barang/jasa diharapan tidak hanya berorientasi pada jumlah harga yang relatif murah, tetapi perlu juga dilihat kualitasnya agar barang yang digunakan dapat memiliki nilai guna dalam jangka panjang. Tak luput pula perlu memperhatikan tujuan pengadaan yang melibatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

“Misalkan kita butuh setiap tahunnya mobil dinas, ya harusnya kita buat saja perusahaan produksi mobil agar tidak harus perlu beli produk dari luar terus. 40 persen APBD itu kan seharusnya dialokasikan ke usaha mikro.” Ujar pak Fadli menegaskan.

Keberhasilan perencanaan juga sangat bergantung pada aktor atau pelaku pengadaan, seperti Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, pengelola pengadaan B/J, personal lainnya, tim teknis dan agen pengadaan.

Pak Fadli juga menyampaikan salah satu hal yang perlu dikritisi yaitu apakah kebijakan penggunaan 40 persen APBD untuk para usaha mikro sudah efektif atau belum, karena pada kenyataannya masih banyak lembaga yang belum bisa merealisasikan itu. Perlu juga diperhatikan apakah penggunaan e-catalog untuk menjaring banyak usaha-usaha kecil sudah efektif atau belum.

“Mengenai Produk Dalam Negeri (PDN) juga masih banyak yang perlu kita evaluasi, saya melihat masih banyak daerah yang menggunakan perangkat laptop dari luar, hal ini perlu kita kritisi apakah memang kebutuhan setiap daerah seperti itu atau memang usaha lokal kita yang belum bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan?” Tanya pak Fadli memantik peserta webinar untuk memikirkan kembali fenomena yang terjadi.

Di luar dari itu, ada satu hal terpenting yang perlu dilakukan yaitu pengadaan yang berkelanjutan, maksudnya dalam perencanaan pengadaan harus menggunakan produk yang ramah lingkungan. Hal yang dipertimbangkan yaitu dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Pak Fadli menambahkan contoh perencanaan pengadaan yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengurangi, penggunaan kembali, membeli produk yang berkelanjutan dan memulihkan. Hal ini tentu menjadi hal yang cukup krusial jika melihat banyaknya penumpukan barang-barang yang tidak bisa lagi dipakai dalam jangka waktu lama, tentu ini menjadi sebuah pemborosan.

Karakteristik dari sebuah risiko adalah ketidakpastian dan kerugian. Perlu adanya pengidentifikasian titik kritis pada pengadaan barang dan jasa. Perlu diingat bahwa dalam setiap pengadaan tentu memiliki besaran risiko yang berbeda-beda, oleh karena itu perlu adanya analisis. Semakin tinggi risiko maka makin tinggi juga titik kritisnya.

Pengecekan titik kritis ini dapat dilakukan dengan memetakan risiko yang disesuaikan dengan skala dampak berdasarkan tujuan organisasi dan tujuan pengadaan instrumen dan tekhnik analisis risiko kualitatif.

Setelah materi selesai, diadakannya sesi pengadaan barang teknologi dari intel. Tommy Ferdianto dari intel berharap bahwa dalam proses perencanaan terutama penentuan spek barang dapat melibatkan lebih jauh pihak yang menyediakan barang agar hasil yang didapatkan berkualitas dan memiliki jangka waktu yang panjang.

Setelah sesi selesai, moderator melanjutkan ke sesi panel discussion bersama Walikota Bitung dan Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP.