Tahun 2022, Tahun Transformasi Digital Pengadaan Terkhususnya Katalog Elektronik

"Membangun tata kelola data pelayanan masyarakat oleh pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif, efisien, tidak tumpang tindih dan terintegrasi serta mempercepat transformasi digital dalam upaya kedaulatan data masyarakat Indonesia." (Joko Widodo, Presiden RI)

Transformasi digital sangat berpengaruh pada tingkat kemakmuran suatu bangsa. Presiden juga menginstrusikan bahwa kita perlu adanya percepatan transformasi digital. Pandemi Covid-19 mengubah cara kerja, cara belajar hingga cara bertransaksi dari sebelumnya luring ke daring. Berdasarkan data dari ABDI thn 2020, penggunaan internet sudah hampir 200 jt dan paling banyak dari Jawa Barat.

Berdasarkan data tersebut, transformasi digital ini juga tentu harus juga dilakukan pada katalog elektronik. Hal ini merupakan solusi untuk segala kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa yang cepat dan aman.

Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) menyelenggarakan webinar pada Kamis (6/1/2022) dengan mengusung tema Katalog Elektronik menuju transformasi digital pengadaan. Webinar ini dilaksanakan untuk mendorong para pelaku usaha dalam dunia katalog elektronik dan dikhususkan untuk perusahaan yang sudah mendaftar di AKEN.

Webinar dimoderatori oleh kak Shella dan dibuka oleh pak Sutardi selaku Ketua Umum Asosiasi Katalog Elektronik Nasional.

AKEN sendiri merupakan wadah komunikasi antara reteller, distributor dan juga principle yang hadir sebagai jembatan untuk menjalin hubungan yang baik antar pelaku usaha dalam industri katalog elektronik dengan para mitra industri secara berkesinambungan termasuk diantaranya dengan pemerintahan yg dmn sebagai lembaga yang memayungi dalam hal regulasi yang berkaitan dengan kepentingan dalam industri ini.

Pak Gatot Pambudhi Poetranto selaku Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi & Pengembangan SIStem Informasi LKPP menyampaikan bahwa dalam pengadaan, metode paling banyak yaitu menggunakan katalog elektronik. Hal ini dikarenakan katalog elektronik paling populer dan paling bisa menggambarkan prinsip pengadaan, seperti transparan, terbuka, efektif, efisien, akuntabel, adil dan bersaing.

"Katalog elektronik ini bagian e-purchasing, jadi perlu dipahami ada beberapa metode lain, seperti pengadaan langsung, penunjukkan langsung, tender cepat, tender."

Pak Kukuh Sri Harjanto selaku Koordinator Bidang Pengembangan Produk Lokal juga menyampaikan data dari Kementrian Koperasi dan UKM Tahun 2020 bahwa di Indonesia saat ini terdapat 64,19 juta UMKM dan hanya sebesar 61,97% kontribusi UMKN terhadap PDB Nasional.

Kementrian perdagangan memiliki tugas untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Berdasarkan hal tersebut, Kementrian Perdagangan memberikan dukungan terhadap UMKM. Hal ini dapat ditinjau dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, Presiden selalu menyampaikan untuk menggunakan produk dan memberikan kemudahan perizinan pada pelaku UMKM.

Dalam sisi peningkatan penggunaan produk dalam negeri, terdapat beberapa upaya yang dilakukan diantaranya seperti promosi, sosialisasi, pemasaran dan penerapan kewajiban penggunaan program negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

"Kami juga secara internal sudah mempromosikan program UMKM ini melalui katalog elektronik dan lebih fokus pada produk makanan halal dan fesyen muslim. Hal ini dikarenakan dilihat secara geografis mayoritas masyarakat adalah Bergama muslim." ujar pak Kukuh.

Dalam mengupayakan transformasi digital juga pak Soegiharto Santoso selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) menyampaikan bahwa APTIKNAS menyelenggarakan berbagai aktivitas seperti webinar, produk software, ekosistem kota cerdas Indonesia, instalasi dan konfigurasi jaringan VSAT maupun kabel FO dan masih banyak lainnya.

Setelah materi webinar selesai, di penghujung kegiatan, moderator mengajak para peserta untuk memasuki sesi panelist discussion dan dilanjutkan dengan diskusi internal oleh pihak AKEN dan LKPP.